JAKARTA ( faktanusantara.net ), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini turut diikuti oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor tersebut menjadi momentum evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi menghadapi tahun 2026. Ia menegaskan, capaian Indonesia yang berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 menjadi modal penting untuk memperkuat langkah ke depan.
“Pada tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Rapat koordinasi ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun strategi agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi keterbatasan permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mendorong akses petani terhadap pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara dalam paparannya, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Selain dukungan permodalan, Polri juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebesar 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah dan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani jagung Indonesia.
Tim Redaksi
About the Author
