MAKASSAR,— Cara Wali Kota Makassar Munafri (Appi) Arifuddin, merespons pertanyaan wartawan kini menjadi sorotan tajam. Di tengah sejumlah isu yang berkembang di ruang publik, pola komunikasi yang dinilai minim substansi, bahkan hanya berupa emoji, memantik kritik keras dari kalangan jurnalis.
Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (PERJOSI), Salim Djati Mamma, secara terbuka menilai sikap tersebut tidak mencerminkan kedewasaan seorang kepala daerah dalam mengelola komunikasi publik.
Di ruang yang semestinya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menurut Bung Salim, justru terlihat adanya jarak yang kian melebar.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap pertanyaan wartawan. Ini soal tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjelaskan persoalan kepada publik. Kalau responsnya hanya emoji, itu bukan komunikasi publik yang layak,” tegas mantan dirut Harian Ujungpandang Ekspres (Upeks), saat dihubungi melalui telepon selularnya Jumat (24/4/2026).
Kritik ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah jurnalis mengaku kesulitan mendapatkan klarifikasi resmi dari Wali Kota Makassar, terkait isu-isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi kerap tidak mendapat respons, atau hanya dijawab singkat tanpa penjelasan memadai.
Bagi Bung Salim, pola komunikasi seperti ini tidak hanya mencederai hubungan antara pemerintah dan media, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Seorang pemimpin tidak perlu alergi terhadap kritik. Justru kritik itu bagian dari kontrol sosial. Kinerja seorang kepala daerah bukan diukur dari klaim pribadi, tapi dari bagaimana publik menilai dan merasakan dampaknya,” ujarnya.
Ia menekankan, dalam sistem demokrasi, media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Ketika fungsi ini tidak direspons dengan baik, maka informasi yang sampai ke publik menjadi timpang, bahkan bisa membuka ruang bagi spekulasi.
“Ketika pertanyaan tidak dijawab dengan jelas, maka publik akan menafsirkan sendiri. Di situlah masalah mulai muncul. Kepercayaan bisa terkikis hanya karena komunikasi yang tidak dijalankan dengan serius,” tegas mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini.
Mantan Direktur Utama Harian Ujungpandang Ekspres (Upeks) itu juga mengingatkan bahwa jurnalis bekerja berdasarkan kode etik dan profesionalitas. Konfirmasi yang dilakukan bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan akurasi informasi sebelum disampaikan ke masyarakat.
“Jurnalis itu bukan musuh pemerintah. Mereka menjalankan fungsi kontrol dan penyampai informasi. Kalau setiap konfirmasi dianggap sebagai gangguan, itu cara pandang yang keliru,” tegasnya lagi.
Dalam pandangannya, sikap defensif atau bahkan menghindari komunikasi hanya akan memperkeruh situasi. Sebaliknya, keterbukaan justru menjadi kunci dalam meredam polemik dan menjaga stabilitas kepercayaan publik.
Adik kandung mantan wakabareskrim Polri Irjen Pol DR H Syahrul Mamma SH MH, ini menilai, di era digital seperti sekarang, setiap respons pejabat publik memiliki dampak luas. Tidak ada lagi ruang komunikasi yang benar-benar bersifat privat ketika menyangkut kepentingan publik.
“Sekarang semua serba terbuka. Satu respons bisa langsung tersebar luas dan dinilai publik. Maka yang dibutuhkan adalah ketegasan, kejelasan, dan tanggung jawab dalam setiap pernyataan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya etika komunikasi bagi seorang kepala daerah. Menurutnya, jabatan publik menuntut standar perilaku yang lebih tinggi, termasuk dalam merespons pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman.
“Kalau hanya menjawab dengan simbol atau emoji, itu tidak cukup. Publik butuh penjelasan, bukan isyarat. Ini menyangkut kebijakan, menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, sikap terbuka menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kepemimpinan. Pemerintah daerah, kata Bung Salim, tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan komunikasi yang tertutup atau selektif.
“Transparansi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Apalagi untuk kepala daerah. Setiap kebijakan harus bisa dijelaskan, setiap persoalan harus direspons,” tegasnya.
Kritik dari PERJOSI ini pun menjadi cermin bagi pentingnya membangun komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah dan media. Tanpa itu, informasi publik berisiko terdistorsi dan kepercayaan masyarakat perlahan menurun.
Bung Salim berharap Wali Kota Makassar dapat melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi yang selama ini dijalankan, serta membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan insan pers.
“Kami tidak sedang menyerang. Ini bentuk pengingat. Pemerintah dan media harus berjalan beriringan. Kalau komunikasi buntu, yang dirugikan adalah masyarakat,” ujarnya.
Sorotan terhadap komunikasi publik ini juga mengingatkan bahwa di balik setiap jabatan, ada ekspektasi besar dari masyarakat yang harus dijawab dengan tanggung jawab. Bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui keterbukaan dan kesediaan untuk berdialog.
Saat ini, kedewasaan seorang pemimpin diuji bukan ketika semuanya berjalan lancar, tetapi ketika dihadapkan pada kritik, pertanyaan, dan sorotan.
Dan bagi publik, jawaban yang ditunggu bukan sekadar symbol, melainkan penjelasan yang utuh.
Sumber : Tim Perjosi
Editor : Tim Redaksi
About the Author
